Blog · June 1, 2021

Menyelesaikan gawat kerakyatan Samoa

Penulis: Henrietta McNeill, ANU bersama Joanne Wallis, University of Adelaide

Samoa membantah kebuntuan ketatanegaraan masa temporer Perdana Menteri Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi, bos Partai Perlindungan Hak Asasi Manusia (HRPP), bertandang oleh eks wakilnya Fiame Naomi Mata’afa, kini bos Keyakinan atas Satu Tuhan Samoa (Pesta CEPAT).

Pemilu terkelupas 9 April 2021 mengejawantahkan kronologi tertutup selesai 25 kaum kongres terseleksi pada per golongan. Seorang kaum merdeka mencari kebuntuan oleh mematutkan orang oleh FAST, namun belum lama diperkenalkan bagian kelamin, yg menuntut 10 bonus kaum kongres hawa, mengizinkan Komisi Pemilihan Umum Samoa mendapatkan menuding seorang hawa pada HRPP. Ini menciptakan kebuntuan makin berumur, oleh HRPP bersama FAST per memegang 26 pos.

Untuk memisah kebuntuan, Kepala Negara Samoa Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II meneriakkan pemisahan kasar kedua. Gugatan pijakan yg dihasilkan menggubah Mahkamah Agung membuktikan penerapan bagian kelamin kagak persis. Ini menurunkan kaum HRPP hawa yg ditunjuk bersama menyokong FAST sebagian besar tunggal pos dalam kongres. Keputusan Mahkamah Agung kedua menggubah proposal pemisahan kedua sebagai tersia-sia.

Karena konstitusi memandang mustahak kongres mendapatkan bertakhta berbobot masa 45 musim selesai pemisahan, 24 Mei sebagai batas waktu masa yg mendorong. Pada terkelupas 22 Mei Sualauvi memblokir kongres oleh pencetus ‘pencetus yg mau kami sampaikan atas waktunya’. Sebagai respons, Mahkamah Agung membentuk pusingan dalam kabin musim Minggu yg belum sudah berjalan sebelumnya dalam mana sira mengomandokan kongres mendapatkan berbincang.

Tuilaepa membuktikan bahwa HRPP-nya kagak mau menyertai sidang prolog kongres bersama mengomandokan juru tulis kongres mendapatkan menggerendel gapura. Ketika golongan FAST berhimpun dalam perantau kantor kongres atas musim Senin, mereka kagak beroleh menempuh kantor. Mengingat batas waktu masa 45 musim, FAST membentuk ritual wisuda seorang diri yg dilakukan sama eks Jaksa Agung Taulapapa Brenda Heather-Latu. Namun Tuilaepa bersama Jaksa Agung Savalenoa Mareva Betham-Annandale menjuluki ritual itu kagak konstitusional.

Menyelesaikan kebuntuan probabilitas mau menyertakan konsolidasi konstitusionalisme bersama pikiran. Mahkamah Agung mau mengantarkan temuan makin berumur berbobot kaum musim waktu yang akan datang bersama kedua terbagi bagian suah mendorong karet suporter mereka mendapatkan konstan harmoni.

Mengingat intensitas status tercantum, peguyuban universal suah menyaksikan oleh bernas kepentingan. Mikronesia selaku formal melegalkan Fiame selaku prima gajah yg lulus beriringan oleh politisi perempuan Fiji bersama eks kepala negara Marshall, Dr. Hilda Heine. Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama dikatakan suah menelepon Fiame atas senja sebelum pelantikannya – sebuah sikap yg kagak memerangahkan mengenang rivalitas politiknya yg terdokumentasi oleh baradab oleh Tuilaepa.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mendorong sarwa bagian mendapatkan ‘mengindahkan resam pijakan bersama sistem kerakyatan’, oleh memedulikan ‘akidah Australia atas lembaga-lembaga Samoa terhitung perdata’. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern membuktikan bahwa Selandia Baru kagak mau melantunkan ‘karakter campur tangan segala apa pula’ bersama mendorong sarwa golongan bersama bos mendapatkan memancangkan kepastian pemilu bersama pertimbangan perdata.

Netralitas komunike tercantum menggambarkan kepekaan kedua medan akan gugatan turun tangan. Namun kekandasan mereka mendapatkan menyumpahi krida inkonstitusional beroleh memajukan tanya akan janji mereka akan kerakyatan bersama kontrol pijakan mengekor kelembaman mereka untuk perubahan inkonstitusional dalam Nauru. Fiame telah berdebat bahwa Australia bersama Selandia Baru ‘niscaya sececah makin kukuh’.

Sekretaris Jenderal PIF aktual Henry Puna menggubah komunike yg makin adil, memerosokkan ‘sarwa bagian mendapatkan menyusul sistem harmoni mendapatkan merampungkan masalah mereka’. Dia menganjurkan gendongan ke Samoa minus merujuk atas pentingnya institut kerakyatan maupun yustisi. Meskipun Deklarasi Biketawa, rongkongan gawai PIF mendapatkan mengkoordinasikan respons akan gawat regional, menyodorkan teknik pada kaum Forum mendapatkan turun tangan dalam Samoa seandainya diminta, akan tetapi Samoa kagak mudah-mudahan melakukannya.

Liputan instrumen eksternal suah berlebihan memusatkan karakter yg dimainkan sama rantai Samoa oleh China berbobot kebuntuan. Banyak minat suah diberikan atas waid Fiame mendapatkan menyurutkan penyusunan persinggahan yg didukung China senilai US $ 100 juta dalam Teluk Vaiusu oleh kegalauan bahwa peristiwa itu beroleh diubah sebagai substansi baju hijau. Namun suah periode tertumbuk pandangan penafian dalam negeri akan persinggahan tercantum beralaskan kegalauan akan kepantasan ekonominya.

Kebuntuan konstitusional yg masih berlanjur atas kesimpulannya mau diselesaikan sama kapita Samoa. Setiap perubahan geopolitik dikerdilkan sama kondisi asal usul bersama pikiran Samoa, dalam mana penyamunan otoritas menyenangkan bersama simbolis periode membujuk perubahan ketatanegaraan. Konteks pikiran kagak dipahami oleh baradab dalam perantau Samoa, bersama konstan istimewa mendapatkan kebuntuan jarak Tuilaepa bersama Fiame, mengenang rantai menyenangkan (terhitung Kepala Negara) oleh gelar-gelar tendas yg terutama.

Karena Samoa kagak memegang baju hijau, bersama kepolisian sejauh ini suah menerangkan bahwa mereka mau mencontoh perdata berbobot memancangkan pijakan bersama kesopanan, probabilitas kebuntuan ketatanegaraan Samoa kagak mau menyulut percekcokan jasad. Tidak tertumbuk pandangan tanda-tanda kebisingan publik bersama suporter dalam kedua bidang konstan harmoni.

Henrietta McNeill ialah seorang PhD Scholar dalam Department of Pacific Affairs dalam Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, The Australian National University.

Joanne Wallis ialah Profesor Keamanan Internasional dalam Departemen Politik bersama Hubungan Internasional dalam Universitas Adelaide.