Blog · April 7, 2021

Menyelesaikan konfrontasi UNCLOS Indonesia serta Singapura

Author: Aristyo Darmawan, University of Indonesia

Selama seputar warsa bungsu, Indonesia serta Singapura suah berdekatan oleh penjelasan yg berlawanan semenjak Pasal 51 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) – khususnya, apakah Singapura menyimpan sidik lapuk menjumpai melaksanakan edukasi baju hijau dekat teluk gugusan pulau Indonesia alias tak. .

Pasal terkandung memastikan bahwa ‘Negara gugusan pulau wajar mematuhi konvensi yg terpandang oleh Negara beda serta wajar melegalkan sidik penawanan iwak lapuk serta kesibukan berlaku lainnya semenjak Negara setangga yg berbatasan terus dekat mintakat kategoris yg berpunya dekat lubuk teluk gugusan pulau’. Singapura berprinsip bahwa sidik edukasi baju hijau lapuk terbabit lubuk kata ‘kesibukan berlaku lainnya’ serta bahwa Indonesia bertanggung jawab mengantarkan Singapura sidik menjumpai melaksanakannya.

Ini jua memastikan bahwa ‘term serta kepastian menjumpai pengamalan sidik serta kesibukan terkandung, terbabit karakter, lapang serta ranah yg mereka terapkan, wajar, kepada suruhan meleset unik Negara yg berkepentingan, diatur sama konvensi bilateral dekat penyeling mereka. ‘. Di sini hal beda membuntang.

Indonesia berprinsip bahwa wajar terpandang ‘term serta kepastian’ prasyarat menjumpai pikulan mematuhi ‘kesibukan berlaku lainnya’ sebab edukasi baju hijau ganjil dekat teluk Indonesia dapat riskan. Istilah ‘kesibukan berlaku lainnya’ lubuk Pasal 51 terbetik samar, namun bersendikan komentar kompromi historis – yg ditangkap sama perkataan UNCLOS Virginia – kita mengerti bahwa bacaan penjuru semenjak Pasal terkandung awalnya diusulkan beriringan sama Singapura serta Indonesia.

Pasal 51 membuat buatan semenjak teknik kompromi yg berjarak penyeling kedua kesultanan semenjak warsa 1974–1982. Singapura memohon Indonesia mengamini edukasi baju hijau lapuk dekat perairannya, selaku imbalannya melegalkan Indonesia selaku kesultanan gugusan pulau dekat kaki gunung UNCLOS. Indonesia menolak proposisi terkandung sebab ini ialah tema suseptibel serta peluang tegap bakal ditolak sama dewan legislatif Indonesia, siap Indonesia setujuan menjumpai membenamkan ‘kesibukan berlaku lainnya’ lubuk bacaan serta menawar hal sidik edukasi baju hijau.

Indonesia serta Singapura dulu menyimpan Defense Cooperation Agreement (DCA) yg mengantarkan Singapura sidik menjumpai melaksanakan edukasi baju hijau dekat ranah kategoris dekat teluk gugusan pulau Indonesia. Tetapi DCA kiamat atas warsa 2003 serta dewan legislatif Indonesia malang meratifikasi macam kompromi olak atas warsa 2007.

Setelah itu, Indonesia berargumen bahwa Singapura tak becus melaksanakan edukasi baju hijau dekat teluk gugusan pulau Indonesia minus DCA. Singapura, dekat bidang beda, langsung menjelaskan interpretasinya solo akan Pasal 51 – bahwa beliau menyimpan sidik kepada training baju hijau sebagai halnya yg diberikan lubuk Pasal terkandung, terlebih minus term serta kepastian.

Dengan penjelasan yg berlawanan semenjak Pasal 51, terpandang peluang bahwa Singapura becus menyatakan hal terkandung ke Pengadilan Internasional bab Hukum Laut (ITLOS) alias ke perbicaraan arbitrase sebagai halnya diatur lubuk Pasal 287 (3) UNCLOS. Singapura serta Indonesia ialah tangan UNCLOS serta keduanya terkongkong sama teknik pengurusan konfrontasi tetap. Berdasarkan Konvensi, ITLOS menyimpan yurisdiksi kepada sekalian cedera tentang penjelasan alias rekayasa Konvensi.

Indonesia tak mandek menyampaikan surat diplomatik ke Singapura yg menolak edukasi baju hijau minus adanya DCA alias term serta kepastian. Ke pendahuluan, terpandang peluang TNI AU serta AL becus mencegat bahtera alias bahtera askar samudra Singapura lubuk edukasi baju hijau terkandung.

Untuk menghindarinya, kedua kesultanan wajar mencari akal mengatasi kontras mereka. Dengan merembukkan pulang DCA serta mendatangi sebahat menjumpai mengapresiasi term serta kepastian lubuk Pasal 51 distribusi Singapura menjumpai melaksanakan kesibukan militernya, terpandang peluang tegap Jakarta dapat memohon dewan legislatif Indonesia menjumpai meratifikasinya.

Sudah terpandang periang mendatangi putusan. Kedua kesultanan suah memperkenankan rongkongan pekerjaan yg menempatkan prinsip-prinsip maksud serta wejangan tentang training baju hijau setakar oleh UNCLOS. Pada retret perdua master pangkat semampai atas Oktober 2019, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mencurahkan pada Presiden Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo bahwa dirinya hendak berangkat menggebok hal ini oleh ‘tingkah laku yg’ gamblang serta bernilai ‘. Jokowi mencurahkan Indonesia menerima polos rongkongan terkandung serta mengampanyekan kompromi boleh jadi ‘becus dicapai oleh acap oleh buatan yg riil’.

Hubungan bilateral yg enak penyeling Singapura serta Indonesia bakal menopang mengampanyekan kompromi kian tua. Pada Maret 2021, konvensi pemodalan bilateral penyeling kedua kesultanan berangkat berperan, menyuluhi ikatan perniagaan jangka lengkung berjarak mereka. Koalisi Jokowi jua terkena gendongan energik dekat dewan legislatif, siap sebaiknya kian senang distribusi penguasa menjumpai memohon pembenaran dewan legislatif serta mengatasi hal yg suah tempo terpandang ini.

Aristyo Rizka Darmawan ialah Dosen serta Peneliti Senior dekat Center for Sustainable Ocean Policy, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, serta Pemimpin Muda dekat Pacific Forum.