Blog · May 25, 2021

Perjanjian multilateral akan retribusi pelayanan digital diperlukan menjelang melingkupi langkah-langkah sepihak

Penulis: John Taishu Pitt, Universitas Georgetown

Dengan meningkatnya digitalisasi perdagangan garis besar, tertumbuk pandangan isi mendunia yg meningkat akan sistem mengalungkan retribusi atas kongsi multinasional (MNC) dekat divisi digital. Sementara persepakatan Kerangka Kerja Terpadu OECD / G20 suah berlanjur semasih setengah warsa, setengah grama Eropa maka Asia suah menyarankan ataupun mengundang-undangkan retribusi pelayanan digital (DST) unilateral – menyigi kepanikan bahwa MNC divisi digital tak dikenakan retribusi bersama tumbuh maka kuasa dekat OECD terbengkalai.

DST beraksi menjelang kongsi yg memindahtangankan pelayanan digital terhadap nasabah dekat yurisdiksi terpilih, maka lazimnya dikenakan atas perolehan najis kongsi yg menunaikan kayu palang perolehan terpilih. Menurut KPMG, kian mulai 40 grama suah mengundang-undangkan ataupun masih meninjau langkah-langkah DST. Mengingat standar kongsi multinasional AS, Perwakilan Dagang AS (USTR) Katherine Tai gundah bahwa DST siapa tahu tak saja berpengaruh selaku tak memadai mengenai kongsi AS, walakin lagi boleh membawa dampak percukaian dwi serokan lepit, ataupun kian tiga serokan lepit, sonder mewarisi nama retribusi beda menjelang DST yg dibayar. .

Presiden AS Joe Biden, yg berbagi setengah kepanikan Eropa buat MNC digital, suah menyelingkit MNC menjelang menyelesaikan kepingan retribusi yg sepantasnya berteraskan pemasaran mereka dekat setiap grama demi kepingan mulai proyek menjelang retribusi minimal garis besar. Selain itu, tadbir Biden semakin mencantelkan persepakatan OECD bersama diskusi lokal.

Meskipun sebagai itu, tadbir Biden menyiarkan atas Maret 2021 sikap seterusnya bernas penyelidikannya berteraskan Bagian 301 mulai Undang-Undang Perdagangan AS DST yg dilaksanakan sama setengah kawan kerja kulak AS. Menurut proyek terkandung, USTR masih meninjau apakah mau mengalungkan pungutan 25 upah menjelang perabot senilai jumlah US $ 880 juta mulai Austria, India, Italia, Spanyol, Turki, maka Inggris. Pada depan Mei, USTR menubuhkan setengah audiensi dekat mana padat fraksi pabrik AS mendorong penguasa AS menjelang membereskan bab dekat OECD dari mengundang-undangkan pungutan ganjaran.

USTR lagi menangguhkan pungutan barang-barang Prancis senilai US $ 1,3 miliar yg mau beraksi atas Januari 2021 demi ganjaran buat DST Prancis, tajuk penjajakan DST mula-mula USTR atas 2019. USTR suah meniru bahwa menangguhkan pungutan Bagian 301 dekat Prancis sama dengan a sistem menjelang menyelaraskan sambutan menjelang heksa penyurveian yg masih berlanjur. Ada lagi gendongan bipartisan dekat Kongres menjelang tadbir Trump yg mengacu penjajakan mengenai DST.

Pada Januari 2021, USTR menghunus temuan penyelidikannya mengenai langkah-langkah DST yg diadopsi sama heksa grama. Laporan Bagian 301 mengamalkan rakitan yg sepadan bernas setiap pertanyaannya, maka mengikatkan bahwa DST boleh ditindaklanjuti berteraskan Bagian 301 oleh motivasi bersama-sama: (1) segregasi mengenai kongsi digital AS, (2) ketidakseragaman bersama hakikat percukaian mendunia, maka (3) ) merepoti ataupun memingit bursa AS.

Sementara Menteri Keuangan AS Janet Yellen maka USTR Katherine Tai suah memerikan akad mereka menjelang isi atas persepakatan OECD yg masih berlanjur, aksi terbaru boleh dilihat ketika tadbir Biden membela preferensi dekat kaki hukum AS menjelang mengalungkan pungutan injeksi. Indikator istimewa menjelang kementakan perkembangan pungutan sama dengan apakah OECD mengancaikan batas waktu janji medio 2021 menjelang mendatangi jalan tengah.

USTR lagi meniadakan catur penyurveian lainnya mengenai Brasil, Republik Ceko, Uni Eropa, maka Indonesia, mengindra bahwa tak tertumbuk pandangan yg mempergunakan DST yg boleh ditindaklanjuti. Investigasi terkandung boleh diluncurkan ulang seumpama negara-negara mengundang-undangkan DST.

Mempertimbangkan bahwa langkah-langkah Pasal 301 dimaksudkan menjelang tertinggal periode bersama penjadian metode penyempurnaan perselisihan yg boleh ditegakkan dekat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), ancangan tadbir Biden menjelang merusuhkan pungutan menjelang leverage sekali lalu selaku serentak merundingkan jalan tengah bursa membuktikan setengah kesesuaian bersama Trump. petunjuk, maka kiat lir itu siapa tahu mau konsisten tertumbuk pandangan.

Meskipun USTR belum mengacu wawancara dekat WTO, tercerna penalaran bahwa Amerika Serikat boleh sukses bernas masalah WTO yg menghadang DST Prancis. Di bidang asing, selama saluran panel penyempurnaan perselisihan tengah bernas operasi dekat WTO, mengenali Badan Banding tengah kelenyapan magistrat oleh Amerika Serikat ada penudingan yg diblokir, maka bahwa negara-negara belum boleh memakbulkan penyelesaian yg boleh diperbaiki. setengah bab vokal, pengutaraan menolok larat konsisten tak terpecahkan selama-lamanya.

Kepentingan AS maka UE semakin berjumpa per Presiden Biden menjabat. Pada Februari 2021, Sekretaris Yellen membikin persetujuan tergantung patokan ‘safe harbour’, yg dipandang demi inhibisi transenden bernas persepakatan dekat OECD. Selain itu, Uni Eropa nyatanya menjunjung proyek Sekretaris Yellen menjelang retribusi kongsi minimal garis besar.

Meskipun tak kentara dengan jalan apa jalan tengah dekat OECD mau terdiri, nyatanya tadbir Biden melantunkan mainan dwi susun. Upaya menjelang menyelingkit kalendar yg menetapkan grama asing menjelang menambah retribusi kongsi mereka, atas gilirannya, mau menjalankan jiwa sebagai dekat Amerika Serikat menjelang mempergunakan kebijaksanaan retribusi bernas bumi bersama kian menyenangkan.

Dengan Amerika Serikat maka Eropa yg terhuyung-huyung mengindra kian padat perolehan retribusi menjelang mengembalikan pinjaman yg menumpuk demi sambutan mengenai taun COVID-19, nyatanya kongsi multinasional divisi digital mau menoleh perkembangan retribusi bernas janji depan – menyenangkan menyeberangi DST sepihak maka pungutan ganjaran. ataupun wasiat multilateral. Negara-negara mesti menolak penambahan sepihak kian tua yg boleh menghambat rehabilitasi perdagangan maka melainkan menentukan penyelesaian multilateral.

John Taishu Pitt sama dengan pandai kebijaksanaan bursa dekat sebuah perusahaan keputusan dekat Washington DC maka seorang Fellow dekat Institute of International Economic Law dekat Georgetown Pusat Hukum Universitas.